Perbandingan Kekuatan Militer Dunia

Militer Indonesia (kiri) dan Militer Australia (kanan)

Bagaimana membandingakan kekuatan militer Indonesia dan Australia?

Adalah Global Firepower (GFP), sebuah lembaga kredibel yang menyediakan gambaran kekuatan militer negara-negara di dunia. Pada data terakhir GFP tahun 2013 disebutkan bahwa peringkat kekuatan militer Indonesia ada pada urutan 15 dari seluruh negera yang diranking. Indonesia berada 8 level lebih tinggi di atas Australia yang berada pada posisi 23. Pada tahun 2011 Indonesia berada pada ranking 18 dan Australia di urutan 24.

Sistem ranking GFP diukur dengan mencakup 40 faktor utama yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan skor power index dari masing-masing negara. Selain alat persenjataan dan pesawat tempur, hal-hal lain seperti sumber daya alam untuk survive serta dukungan finansial dan faktor geografis juga dijadikan dasar penilaian GFP dalam melakukan skoring.

Berikut adalah daftar lengkap 50 besar peringkat kekuatan militer di dunia:

Nomor Peringkat	Nama Negara	Power Index		Nomor Peringkat	Nama Negara	Power Index
1	Amerika Serikat	0.2475		26	Swedia	1.0841
2	Rusia	0.2618		27	Arab Saudi	1.1038
3	China	0.3351		28	Ethiopia	1.1725
4	India	0.4346		29	Korea Utara	1.1754
5	Inggris	0.5185		30	Spanyol	1.1847
6	Prancis	0.6163		31	Philipina	1.1871
7	Jerman	0.6491		32	Swiss	1.2275
8	Korea Selatan	0.6547		33	Malaysia	1.2457
9	Italia	0.6838		34	Afrika Selatan	1.2582
10	Brazil	0.6912		35	Argentina	1.2961
11	Turki	0.7059		36	Nigeria	1.3441
12	Pakistan	0.7331		37	Austria	1.3695
13	Israel	0.7559		38	Algeria	1.4107
14	Mesir	0.7569		39	Suriah	1.4706
15	Indonesia	0.7614		40	Venezuela	1.4905
16	Iran	0.7794		41	Colombia	1.5049
17	Jepang	0.7918		42	Norwegia	1.5138
18	Taiwan	0.8632		43	Yaman	1.5863
19	Kanada	0.6838		44	Denmark	1.6116
20	Thailand	0.8979		45	Finlandia	1.6121
21	Mexico	0.9144		46	Kenya	1.6237
22	Ukraina	0.9167		47	Singapura	1.6381
23	Australia	0.9386		48	Afganistan	1.6381
24	Polandia	0.9518		49	Yunani	1.6555
25	Vietnam	1.0676		50	Rumania	1.6555

Sumber: GFP

Pemahaman Dasar EKonomi Politik

Ilmu Ekonomi Politik adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu, yakni politik dan ekonomi.^[1].

        Pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin,yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. ^[1] Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. ^[1] Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi (Rothschild, 1989). ^[1]

         Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik ; yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. ^[1] Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. ^[1]

Adanya kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak kalangan ilmuwan dari kedua belah pihak – berusaha untuk mempertemukan titik temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk mencoba mengkaji hal ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik.^[2]

Dalam upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan.^[3]

         Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada, terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorentasi pasar (ekonomi liberal)dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis).^[3] Sehingga dalam studi ekonomi politik akan ditemui masalah atau pertanyaan yang sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu memengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara. ^[3]

Pendekatan dalam Ekonomi Politik

• Pendekatan Pilihan Publik

Pilihan publik adalah suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional. ^[3] Dalam ekonomi politik, analisisnya tertuju pada aktor. ^[3] Aktor dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada asumsi dasar individualisme metodologis, yang menempatkan sikap rasional idividu di dalam institusi non-pasar. ^[1]

Namun karena sifatnya yang longitudinal^[4], maka hasil yang dimunculkan oleh model-model pilihan publik berbeda-beda pada satu negara ke negara lainnya. ^[3]

• Pendekatan Neo-Marxis

Pendekatan neo-marxis dalam ekononomi politik, menekankan pada sifat holistik yakni analisis secara menyeluruh, mengenai pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik.^[3]. Selain itu, pendekatan ini memiliki model yang memiliki aspek komparatif, yakni berusaha membandingkan secara eksplisit.^[3].

Pendekatan ini juga menyoroti dan memodelkan berbagai perbedaan antar-negara di bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan kelas sosial di masyarakat.^[3]

          Ekonomi politik yang klasik, sebelum Marx, berkembang di Inggris, negeri kapitalis yang paling maju saat itu. Adam Smith dan David Ricardo, dengan investigasi mereka terhadap sistem ekonomi, meletakkan dasar-dasar dari teori nilai kerja. Marx melanjutkan karya mereka, ia menguji teori itu dan mengembangkannya secara konsisten. Ia melihat bahwa nilai dari setiap komoditi ditentukan oleh kuantitas waktu kerja yang diharuskan secara sosial, yang digunakan untuk memproduksi komoditi itu.

Jika para ahli ekonomi borjuis melihat hubungan antar-benda (pertukaran antar-komoditi), Marx memperhatikan hubungan antar-manusia. Pertukaran komoditi mencerminkan hubungan-hubungan di antara para produser individual yang terjalin melalui pasar. Uang memperlihatkan bahwa hubungan itu menjadi semakin erat, yang tanpa terpisahkan menyatukan seluruh kehidupan ekonomi dari para produser. Modal (kapital) memperlihatkan suatu perkembangan lanjutan dari hubungan ini: tenaga kerja manusia menjadi suatu komoditi. Para pekerja upahan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik tanah, pemilik pabrik dan alat-alat kerja. Seorang pekerja menggunakan sebagian waktu kerjanya untuk menutup biaya hidupnya dan keluarganya (mendapat upah), sebagian lain waktu kerjanya digunakan tanpa mendapat upah, semata-mata hanya mendatangkannilai lebih untuk para pemilik modal. Nilai lebih merupakan sumber keuntungan, sumber kemakmuran bagi kelas pemilik modal.

          Doktrin tentang nilai lebih merupakan batu-penjuru dari teori ekonomi yang dikemukakan oleh Marx.

Modal, yang sebenarnya terbentuk dari hasil kerja para pekerja, justru menghantam para pekerja, memporakporandakan para pemilik modalkecil dan menciptakan barisan pengangguran. Dalam bidang industri, kemenangan produksi berskala besar segera tampak, tetapi gejala yang sama juga dapat dilihat pada bidang pertanian, di mana keunggulan pertanian bermodal besar semakin dikembangkan. Penggunaan mesin-mesin pertanian ditingkatkan, mengakibatkan ekonomi para petani kecil terjebak oleh modal-uang, kemudian jatuh dan hancur berantakan disebabkanteknik produksi yang kalah bersaing. Penurunan produksi berskala kecil mengambil bentuk-bentuk yang berbeda dalam bidang pertanian, akan tetapiproses penurunan itu sendiri merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan.

        Dengan menghancurkan produksi berskala kecil, modal mendorong peningkatan produktivitas kerja dan menciptakan posisi monopoli bagi asosiasi kapitalis besar. Produksi itu sendiri menjadi semakin sosial – ratusan ribu, bahkan jutaan pekerja di-ikat dalam suatu organisme ekonomi reguler – tapi hasil dari kerja kolektif ini dinikmatioleh sekelompok pemilik modal. Anarki produksi, krisis, kekacauan harga pasaran, serta ancaman terhadap sebagian terbesar anggota masyarakat, semakin memburuk.

      Dengan mengembangkan ketergantungan para pekerja pada modal, sistem ekonomi kapitalis menciptakan kekuatan besar dari persatuan parapekerja. Marx menyelidiki perkembangan kapitalisme dari ekonomi komoditi tahap awal, dari pertukaran yang sederhana, hingga bentuk-bentuknyayang tertinggi, produksi berskala besar. Dan dari pengalaman negeri-negeri kapitalis, yang lama dan baru, dari tahun ke tahun, terlihat dengan jelas kebenaran dari doktrin-doktrin Marxian ini. Kapitalisme telah menang di seluruh dunia, tetapi kemenangan inihanyalah merupakan awal dari kemenangan para pekerja terhadap modal yang membelenggu mereka.

^{(Sebagian Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)}

Referensi

1. ^ ^{a b c d e f g} Rachbini, Didick J. 2002. Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
2. ^ Martin Staniland. Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Kelatarbelakangan. , terj (Jakarta : Rajawali, 2003)
3. ^ ^{a b c d e f g h i} Lane, Jan- Erik et.al. 1994. Ekonomi Politik Komparatif, terj. Jakarta : Raja Grafindo Persada
4. ^ Longitudinal adalah metode penelitian yg didasarkan pd masa tertentu yg relatif lama untuk mengetahui karakter tertentu. Lihat kbbi daring 

Narasi Politik dan Problem Ekonomi Rakyat

        Istilah merakyat merupakan slogan yang familiar dikalangan politisi. Dimomen politik banyak yang tiba-tiba merakyat, dan berdiri seolah paham penderitaan rakyat, dan tau solusi cerdas penyelesaian berbagai problematika rakyat.

Fakta politik mengajarkan kita untuk kembali memikirkan keterbandingannya dengan narasi politik yang ada. Sering kali kita jumpai rakyat berdiri seakan tak punya wakil rakyat yang mampu menyalurkan suara-suara tak berdaya dari lapisan masyarakat ekonomi lemah. Parlemen jalanan pun merebah bak jamur di musim hujan, berupaya berdiri memperjuangkan aspirasi masyarakat terhadap sistem dan kebijakan yang dipandang tidak berpihak pada wong cilik.

          Merebahnya golongan putih (golput) di setiap momentum politik dapat menjadi renungan menurunnya kepercayaan sebagian publik terhadap praktek politik yang hanya memberdayakan masyarakat dimomen suksesi. Seperti halnya di sulsel angka golput pada momen pilkada sulse 2013 mencapai 1.984.590 atau sekitar 27,9 persen yang menurut LSI salah satu penyebabnya selain factor administrasi adalah pemilih memandang pilkda tidak ada gunanya untuk perbaikan kehidupan yang lebih baik . Upaya merebut simpatik rakyat secara meluas bukanlah pekerjaan mudah, semudah menyampaikan visi dan misi partai politik dan figur dimomen politik. Semuanya membutuhkan proses yang berkesinambungan dan tidak parsial.

Isu-Isu Strategis

     Ekonomi menjadi isu primadona yang dikemas dalam bentuk program-program peningkatan kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi rakyat yang indiakator keberhasilannya terukur. Ide ini bukan kali pertama didengungkan oleh politisi, artinya dimomentum politik sebelummya ide ini menjadi jajanan handal disetiap suksesi. Namun sungguh ironis 5 tahun telah berlalu angka kemiskinan tetap saja tinggi dan menjadi trend topik ketimpangan pembangunan.

           Kemiskinan dan pengangguran merupakan bias dari pembangunan yang tidak merata, dan rendahnya daya serap tenaga kerja di setiap sektor-sektor ekonomi, serta merebahnya wabah korupsi dikalangan politisi dan pemerintahan. Sederet kenyataan ekonomi yang berkorelasi langsung maupun tidak langsung  menimbulkan pertanyaan penting terkait posisi partai politik dalam agenda pembangunan ekonomi.

        Sisi lain dari problem ekonomi masyarakat adalah tradeoff antara kepentingan pemerintah, kapital (investor) dan masyarakat lokal yang kerap kali menjadi korban. Sebagai contoh pemberian hak guna usaha (HGU) Pabrik Gula PTPN XIV Takalar seluas 6.546,22 Ha ditambah hak guna bangunan(HGB) 181,93 Ha, sehingga total luas HGU dan HGB 6.728,15 Ha. Dengan dalih peningkatan PAD sub sektor perkebunan, telah mengakibatkan hilangnya hak kelola rakyat atas lahan yang sebelumnya menjadi sumber utama nafkah warga sekitarnya. Rendahnya penyerapan tenaga kerja disektor perkebunan, menyebabkan tingginya angka pengangguran terbuka diwilayah tersebut, dan telah menjadi salah satu pemicu konflik berkepanjangan antara petani dan pihak PTPN XIV.

          Lain halnya di Kota Makassar. Konflik penguasaan lahan di kawasan Delta Tanjung Makassar, atas dalih rencana pembangunan Center Poin of Indonesia, telah mengakibatkan 43 KK yang telah bermukim diwilayah tersebut selama 37 tahun, harus rela kehilangan tempat tinggal. Ironisnya sebagian besar warga adalah perempuan dan anak-anak yang saat ini hanya tinggal sementara dipelataran Gedung CCC, tanpa ada solusi dan mediasi dari wakil rakyat. Jangankan berpikir untuk peningkatan taraf ekonomi mereka, kepastian tempat tinggal pun menjadi tanda tanya besar bagi mereka.

        Lebih lanjut, dalam Perpres RI Nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 17/permen KP/2013 tentang perizinan reklamasi diwilayah pesisir dan pulau pulau kecil, telah menegaskan kepada pemerintah maupun pemegang izin reklamasi, agar pelaksanaan reklamasi tetap mempertimbangkan aspek kesejahteraan warga khususnya yang terkena dampak langsung, dan mempertimbangkan potensi hilangnya mata pencaharian warga, serta ganti rugi dan relokasi yang layak.

Politik dan Ekonomi

Apapun dalihnya, masyarakat tetaplah pionir utama dalam agenda pembangunan. Sederet problematika masyarakat kelas ekonomi lemah tersebut hanyalah sebagian kecil dari sedemikian kompleksnya sisi buram dari potret pembangunan ekonomi masyarakat. Roadmap politik dan ekonomi sering kali menjadi sintesa dalam ide politik namun kontradiksi dalam fakta pembangunan.

Menjelang momentum pileg dan pilpres isu ini kembali booming. Ada banyak analisis terkait upaya peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran, namun catatan terpenting disemua ide brilian tersebut adalah konsistensi dari komitmen tersebut. Harapan pembangunan ekonomi menjadi lebih baik pasca  momentum politik menjadi harapan semua pihak, dan menjadi salah satu indicator penting keberhasilan pemerintah.

Wardihan Sabar@2014

 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi-UNM